manajemen dan organisasi koperasi

Manajemen & Organisasi
Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah
(KJKS)

Manajemen Koperasi

Manajemen menunjuk pada orang

Perencanaan

Menentukan tujuan/sasaran

Mencari alternatif

Menyeleksi alternatif

Merumuskan perencanaan

Pengorganisasian

3 Gaya Kepemimpinan

Landasan Hukum KJKS/UJKS

Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, maka kita melihat bahwa koperasi sebagai model  badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pada tataran pelaksanaannya telah diatur dan dikembangkan dalam berbagai peraturan.  Misalnya, Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Berikutnya diikuti dengan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan KJKS/UJKS/BMT-Koperasi dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik berlabel Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM),  Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), maka Kementerian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan  No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Prinsip Dasar KJKS/ UJKS/ BMT

2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi

Struktur Organisasi KJKS

Manajemen KJKS